Turunkan Harga Masalah Moral

Wahai pemimpin kami yang baru, turunkan harga masalah moral, masalah ahlak kami yang urus, urus saja moralmu, urus saja ahlakmu, biarkan kami cari sendiri

Sebagai masyarakat NTB yang mayoritas penduduknya muslim, sudah sepantasnyalah merasa bangga dan mendukung kebijakan pemerintah Propinsi NTB terhadap pemembangunan IC, sebagai media pengembangan dakwah dan pendidikan berwawasan keislaman. Hal ini sejalan dengan visi misinya pemerintahan baru, antara lain menuju masyarakat NTB yang ber’iman, dan berdaya saing. Meski pembangunan IC ini sejatinya telah lama dirancang, semenjak masa pemerintahan gubernur sebelumnya, Drs. H. Lalu Serinata, dan baru sekarang bisa terealisasi.
Kebijakan ini sebenarnya secara tidak lansung semakin mempertegas keberadaan NTB sebagai Propinsi, dengan Lombok sebagai pulau seribu masjid, sebagai bahan investasi besar. Sudah barang tentu
Tidak ada yang salah dari kebijakan pemeritah ini, dan tidak ada maksud untuk atau upaya melempar statement untuk mengatakan kebijakan pemerintah ini sebagai kebijakan/langkah salah. Cuma pertanyaannya sejauh mana sesungguhnya kesiapan dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan IC
Sudah barang tentu pembangunan IC ini akan sejauh mana kesiapan NTB untuk melaksanakan pembangunan mega proyek yang menelan anggaran dana miliaran rupiah yang sebagiannya berasal dari APBD pertanyaan yang sering menPersoalannya semenjak
Lihat saja bagaimana perdebatan antara pihak eksekutif dan legislaif dalam beberapa edisi harian umum Lombok Post ketika wacana realisasi pembangun IC semakin merebak kepermukaan dalam beberapa bulan lalu, khususnya terkait masalah sumber finansial IC, yang sebagian besar bersumber dari APBD dan pemotongan gaji PNS dan kepala SKPD, melalaui surat edaran yang dikeluarkan gubernur yang disesuaikan dengan tingkat jabatan dan pendapatan masing-masing. Selebihnya bersumber dari sumbangan bantuan dana, infaq dan sadaqah dari masyarakat melalui rekening IC yang dipublikasikan harian umum Lombok Post setiap harinya.
Diawal-awal usulan eksekutif Sontak menuai kritik pedas anggota dewan seakan hadir sebagai pahlawan yang mewakili hati nurani rakyat mempertanyakan substansi pembangunan IC dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alih-alih menjadi pahlawa, toh pada ahirnya semua dewan juga ikut mengamini ketika palu rancangan sumber finansial pembangunan IC yang di usulkan eksekutif sebagian besar bersumber dari APBD diketok. Namanya juga proyek?
Namun toh pada ahirnya semua anggota dewan ikut menyamakan suara dan mengamini juga. Kayak paduan suara saja?
Semenjak wacana pembangunan IC ini kembali bergulir diawal pemerintahan TGH. Zainul Majdi, MA dan Ir. Badrul Munir, MM. Hampir dalam setiap kesempatan entah itu dikalangan aktivis mahasiswa maupun kalangn LSM. Wacana pembangunan IC dan beberapa program kerja pemerintah BARU, termasuk Absano, Akino, Adono selalu menjadi tema diskusi pilihan yang paling menarik untuk
Menarik untuk dikaji, mengingat di tengah kondis ekonomi masyarakat yang masih terpuruk, pembangunan infrastruktur yang tidak kunjung mengalami perbaikan, konversi minyak tanah yang melili petani tembakau. Pemerintah justru mencanangkan program yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat